Kabupaten Sambas Masuk Zona Biru (Badan Publik Menuju Informatif)
Pemerintah Kabupaten Sambas didapuk sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota dengan predikat “ Badan Publik Menuju Informatif ” (Zona Biru) dalam mewujudkan keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sambas dibawah predikat Informatif. Predikat informatif adalah penilaian tertinggi yang diberikan kepada Badan Publik dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik. Penilaian ini diumumkan pada saat acara penganugerahan keterbukaan informasi badan publik se- Kalimantan Barat tahun 2019 oleh Komisi Informasi di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, 5 Desember 2019 yang juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji.
Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik diberikan kepada Badan Publik yang telah menunjukkan komitmen dalam melaksanakan keterbukaan informasi di badan publiknya. Penilaian keterbukaan informasi dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi yang dilakukan kepada Badan Publik di Provinsi Kalimantan Barat melalui kuesioner dengan indikator pengembangan laman yang terkait dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Selain itu, indikator penilaian juga  dilakukan terhadap pengumuman informasi publik yang memungkinkan informasi publik diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat. Dari proses tersebut, Komisi Informasi kemudian memberikan penilaian akhir dengan 5 kualifikasi Badan Publik, yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, serta tidak informatif.
Hadir pada kesempatan tersebut selain Sutarmidji, ketua Komisi Informasi Pusat Gede Nuryana, Sekda Kalbar AL Leysandri, Ketua KI Provinsi Kalbar, Syarif Muhammad Herry, Forkompimda, Bupati/Walikota se-Kalbar,Kepala OPD Provinsi Kalbar, Instansi Vertikal dan undangan lainnya.
Sutarmidji mengatakan bahwa lembaga publik jika tidak informatif dan tidak membuka akses untuk keterbukaan informasi, maka dia tidak akan mendapat kepercayaan yang baik dari masyarakat.
“karena keterbukaan informasi kunci dari meraih kepercayaan publik pada sebuah lembaga, kalau mau maju harus terbuka,” jelasnya.
Ia katakan keterbukaan informasi menjadi kebutuhan masyarakat dan keterbukaan informasi dikatakan sebagai hak asasi maka akan menjadi suatu kebutuhan. “ secara keseluruhan kalau daerah satu lembaga ingin maju harus terbuka terkait informasi kecuali terhadap informasi yang jelas-jelas dikecualikan” tegasnya.
Darsono selaku Kadis Kominfo Kabupaten Sambas saat ditemui mengatakan bahwa dengan predikat Badan Publik Menuju Informatif (Zona Biru) bagi Kabupaten Sambas maka wajib disyukuri mengingat segala keterbatasan yang terdapat dalam pelaksanaan Pengelolaan PPID baik SDM maupun sarana dan prasarana.
“Alhamdulilah Kabupaten Sambas masuk di Zona Biru artinya Pemerintah Kabupaten Sambas sudah mulai berbenah untuk serius mewujudkan keterbukaan informasi publik dan hal ini harus ditingkatkan lagi dengan dukungan, kerjasama dan kerja keras kita bersama secara lintas sektoral secara menyeluruh di segala sisi dan segala lini” ungkapnya.
Ilham Jamaludin Kabid PIKP sekaligus PPID Utama Pemerintah Kabupaten Sambas menyatakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan untuk seoptimal mungkin mendukung kinerja PPID di Kabupaten Sambas untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sambas. Untuk itu Ilham berharap agar ke depan kita harus bisa meningkatkannya dengan predikat informatif.
“adapun langkah kita kedepan masih banyak yang harus dibenahi dan dikembangkan lagi terkait pengelolaan PPID baik dari sisi pelayanan, Sarana dan Aplikasi serta SDM, selain itu untuk tahun 2020 kita sangat memerlukan dukungan dari PPID Pembantu di setiap OPD agar sama-sama mendorong bagaimana keterbukaan informasi di Kabupaten Sambas menjadi Informatif (Zona Hijau), Pemenuhan Daftar Informasi Publik secara berkala oleh OPD ” ujarnya.
“ untuk mewujudkan semua itu maka memerlukan komitmen bersama bagi kita di Kabupaten Sambas untuk mendukung keterbukaan Informasi Publik sehingga menjadi Kabupaten Yang Informatif” tutupnya.
