Mendagri Tito Karnavian Larang Pemda Rekrut Honorer Baru, Bupati Satono Hadiri Raker di Jakarta
Sambas, PPID – Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos., M.H., menghadiri langsung Rapat Kerja (Raker) penting bersama Komisi II DPR RI yang berlangsung di Jakarta pada Senin, 8 Juni 2026. Raker yang menghadirkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) ini turut diikuti oleh para Kepala Daerah se-Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan instruksi tegas yang menjadi sorotan utama. Tito meminta dengan keras kepada seluruh pemerintah daerah untuk tidak lagi melakukan perekrutan tenaga honorer baru agar tidak menjadi beban finansial bagi daerah.
Menurut Tito, kebijakan merekrut tenaga honorer terutama untuk mengisi posisi urusan administratif hanya akan menjadi beban berat, baik bagi pemerintahan yang sedang berjalan maupun pemerintahan periode berikutnya. Hal ini disebabkan oleh melonjaknya beban belanja pegawai yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Peringatan tegas Mendagri ini sejalan dengan agenda raker yang membedah dua isu krusial daerah saat ini, yaitu penyelesaian permasalahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta penataan nasib tenaga honorer yang masih tersisa.
Selain masalah kepegawaian, pertemuan ini juga fokus membahas rencana relaksasi kebijakan dan penyusunan regulasi baru mengenai batasan belanja pegawai. Langkah darurat ini diambil menyusul banyaknya pemerintah daerah di Indonesia yang postur belanja pegawainya saat ini telah membengkak dan melebihi angka 30 persen dari total APBD.
Kehadiran langsung Bupati Sambas, H. Satono, dalam raker ini dinilai sangat strategis untuk mengawal kebijakan pusat tersebut secara langsung. Langkah ini penting guna memastikan agar penataan tenaga kontrak serta pengelolaan ruang fiskal di Kabupaten Sambas dapat disesuaikan dengan instruksi Mendagri, demi menjaga keseimbangan belanja pembangunan daerah. (PPID Kab. Sambas/PIKP)
