FGD Percepatan Pembangunan Ekonomi Perbatasan

Bertempat di Aula Kantor Bupati Sambas Kamis 18 Februari 2021, Pemerintah Daerah kabupaten Sambas menggelar acara Forum Group Discussion (FGD)  dengan tema Percepatan Pembangunan Ekonomi pada Kawasan Perbatasan Negara di Aruk melalui Optimalisasi kesiapan POKJA Daerah Pelaksana Inpres nomor 1 tahun 2021. Mewakil Bupati Sambas, Sekda Kabupaten Sambas Ir. H. Fery madagaskar, M.Si ikut hadir mengisi acara FGD yang membahas potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Sambas pada umumnya. Selain Sekda Kabupaten Sambas, hadir juga sebagai narasumber dan ketua tim dalam kegiatan FGD ini Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah R. Barlianto Nababan. Hadir juga dalam kegiatan FGD yang digagas pemerintah Daerah kabupaten Sambas kepala OPD dilingkungan Pemda kabupaten Sambas serta para camat se kabupaten Sambas.

Sekretaris Daerah kabupaten Sambas Ir. H. Fery madagaskar, M.Si  dalam materinya memaparkan tentang rencana aksi tingkat Daerah di kabupaten Sambas untuk pelaksanaan Inpres berupa potensi yang dimiliki oleh setiap kecamatan di Kabupaten Sambas. ada beberapa aspek yang di sampaikan sekda dalam percepatan ekonomi di Kabupaten sambas diantaranya adalah pengelolaan perkebunan dan pertanian baik itu berupa padi, kelapa dan lada yang merupakan prioritas mata pencarian masyarakat di Kabupaten Sambas. selanjutnya sekda juga menambahkan selain pertanian dan perkebunan, hal lain yang di prioritaskan Kabupaten sambas dalam pelaksanaan inpres adalah pengelolaan Wisata yaitu Pantai Temajuk  kecamatan Paloh yang diharapkan pengelolaannya berskala Nasional maupun internasional. Berkaitan dengan pengelolaan pantai temajuk, sekda menginginkan untuk meningkatkan turis wisata mancanegara yang datang dibangunlah border yang terdapat di Temajuk tersebut.

R Barlianto Nababan dalam materinya mengangkat tema percepatan pembangunan ekonomi pada kawasan perbatasan Negara di aruk melalui optimalisasi kesiapan pokja daerah pelaksana Inpres  di kabupaten Sambas. Barlianto yang akrab di panggil anto di BNPP mengatakan bahwa kewenganan Pemerintah Daerah kabupaten dalam mengelola daerahnya masing-masing tidak hanya mengacu pada Inpres nomor 1 tahun 2021 tapi juga bisa melalui Perda Kabupaten. Berkaitan dengan hal tersebut barlianto mengharapkan instansi terkait di daerah  terutama Bappeda Kabupaten Sambas dapat mensinkronisasikan perencanaan pengelolaan Daerah kepada BNPP.

Selain paparan dari narasumber, dalam FGD ini juga melakukan pembahasan lintas OPD terkait melalui Desk. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top