Pemkab Sambas Dukung Sinergi TPAKD untuk Penguatan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan
Sambas, PPID – Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., mewakili Bupati Sambas menghadiri Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsir Kalimantan Barat Tahun 2026 yang berlangsung di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (18/6/2026).
Rapat pleno tersebut menjadi forum koordinasi strategis antara pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga jasa keuangan, serta pemangku kepentingan terkait dalam upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Agenda rapat meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja TPAKD Tahun 2025, sekaligus pembahasan rencana program kerja Tahun 2026 guna memastikan program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung penguatan ekonomi daerah.
Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen daerah untuk mendukung kebijakan percepatan akses keuangan yang inklusif, khususnya bagi pelaku UMKM, sektor pertanian, perikanan, dan kelompok masyarakat yang selama ini belum terjangkau secara optimal oleh layanan keuangan formal.
Melalui sinergi yang dibangun dalam TPAKD, Pemerintah Kabupaten Sambas terus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang lebih produktif, peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, serta perluasan akses pembiayaan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas mendukung langkah-langkah kolaboratif yang bertujuan memperkuat akses keuangan masyarakat sebagai salah satu instrumen penting dalam mendorong pembangunan daerah.
Pelaksanaan rapat pleno ini merupakan tindak lanjut dari surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900.1.13.2/1380/Keuda tanggal 25 Maret 2025, sekaligus menjadi bagian dari upaya bersama dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat. (PPID Kab. Sambas/PIKP)
