Pemkab Sambas Komitmen Kawal Aspirasi Masyarakat Terkait Status Kawasan Pertanahan di Sajingan Besa
Sambas, PPID – Persoalan status kawasan hutan yang menyandera lahan dan pemukiman masyarakat adat di Sajingan Besar, perbatasan Indonesia-Malaysia, mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sambas. Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., memimpin langsung audiensi dan rapat bersama Tim Pembebasan Kawasan Hutan (PKH) dan Dewan Adat Dayak (DAD) Sajingan Besar, Rabu (29/10/2025), di Ruang Rapat Sekretaris Daerah.
Rapat yang dihadiri unsur pimpinan dan komisi terkait di DPRD Sambas serta perwakilan BPKH Wilayah III Pontianak (daring) ini menjadi penegasan komitmen Pemkab untuk mencari jalan keluar atas keresahan warga.
Wakil Bupati Heroaldi mengakui bahwa status kawasan hutan menjadi kendala utama yang menghambat masyarakat memperoleh hak kepemilikan tanah. Ia menyoroti ironi yang dirasakan warga:
”Masyarakat bertanya-tanya, kenapa lahan dan rumah yang sudah mereka tempati sejak zaman nenek moyang kini masuk kawasan hutan. Mereka merasa tidak aman, padahal mereka membayar pajak dan menaati aturan.”
Status tersebut tidak hanya mengancam kepastian hukum atas tanah, tetapi juga membatasi pembangunan dan pengelolaan wilayah adat yang telah berlangsung turun-temurun.
Meskipun kewenangan penetapan kawasan hutan berada di tangan pemerintah pusat, Wabup Heroaldi menegaskan Pemkab tidak akan tinggal diam.
”Kalau ini kewenangan kabupaten, besok pun sudah saya nyatakan dicabut. Tapi karena ini kewenangan pusat, kami akan kawal persoalan ini hingga ke provinsi dan kementerian terkait,” tegasnya.
Ia menambahkan, Pemkab bersama DPRD akan satu suara dan berkomitmen untuk memastikan penyelesaian masalah ini berjalan secara hukum dan berkeadilan. Upaya ini termasuk merumuskan regulasi daerah yang berpihak pada rakyat melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan setiap lima tahun.
Wakil Bupati menutup dengan harapan agar proses advokasi ini berjalan damai dan sesuai jalur hukum, sejalan dengan visi kepemimpinan Nasional Presiden RI Prabowo Subianto yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat. (PPID Kab. Sambas/PIKP)
