Kunker Komisi II DPR RI, Bupati Satono dan Ketua Komisi M. Rifqinizami K Sepakat Dorong Penguatan Pembangunan Perbatasan Kabupaten Sambas
Sambas, PPID – Kabupaten Sambas mendapat kehormatan besar dengan hadirnya Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Muhammad Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H., bersama jajaran Panitia Kerja Komisi II, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Akhmad Wiyagus, S.IK., M.Si., M.M, serta Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, S.IK., M.H beserta jajarannya dalam kunjungan resmi ke Kantor Bupati Sambas, Rabu (26/11/2025).
Rombongan diterima langsung oleh Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H. Dalam sambutannya, Bupati Satono mengungkapkan rasa bahagia sekaligus apresiasi mendalam atas perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Sambas sebagai wilayah perbatasan strategis.
“Saya mendapat laporan dari sekda saya. Sepanjang sejarah Kabupaten Sambas rasanya Pak Ketua belum pernah Sambas ini didatangi oleh tim Ketua Komisi lengkap dengan anggotanya,” ungkap Bupati Satono.
Ia memanfaatkan momentum ini untuk memaparkan potensi besar Sambas sebagai pintu depan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, serta menggambarkan kondisi masyarakat perbatasan yang perlu perhatian intensif.
“Kita patut bangga dan terima kasih banyak Pak Ketua Komisi. Melalui wasilah beliaulah kami berkomunikasi secara langsung. Beliau sungguh luar biasa merespon apa yang sudah kami sampaikan tentang bagaimana kondisi masyarakat perbatasan, kondisi rakyat Sambas yang notabene daerah berbatasan langsung dengan Malaysia,” ujarnya.
Bupati Satono berharap kunjungan Komisi II DPR RI dan jajaran kementerian ini menjadi angin segar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Karena itu kunjungan Ketua Komisi, Wakil Menteri dan rombongan sangat kami harapkan, dan alhamdulillah terbukti hari ini,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizami Karsayuda, saat diwawancarai menegaskan kedatangannya bukan sekadar agenda formal, tetapi untuk melihat langsung kondisi faktual di perbatasan.
“Hari ini datang ke Kabupaten Sambas dengan niat baik untuk mengetahui kondisi lapangan terkait dengan daerah-daerah di perbatasan negara kita,” katanya.
Ia menilai posisi Sambas sangat strategis sebagai etalase Indonesia di hadapan Malaysia, sehingga penguatan pembangunan di kawasan ini menjadi prioritas nasional.
“Kami telah mendengarkan cukup banyak problem, dan karena itu DPR RI berkomitmen untuk mendorong eksekutif pemerintah untuk lebih banyak memberikan intervensi dan politik afirmasi, apakah itu anggaran dan yang lain-lain kepada daerah perbatasan termasuk Sambas.”
Ketua Komisi II juga mengungkapkan masih ada beberapa daerah perbatasan di Indonesia yang belum menunjukkan keseriusan dalam menyampaikan kebutuhan program ke pusat. Karena itu, pihaknya akan mengambil langkah tegas.
“Melalui Panja Perbatasan Wilayah Negara di Komisi II DPR RI, insyaallah kami akan segera memanggil para kepala daerah di seluruh Indonesia yang wilayahnya merupakan perbatasan negara. Kami ingin membantu daerah menjadi jembatan bagi kepentingan daerah, terutama perbatasan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan perbatasan dengan negara tetangga tidak boleh dibiarkan berlangsung terus-menerus.
“Kita tidak boleh melihat perbatasan kita jomplang posisinya dengan negara tetangga. Lambat laun bukan tapal batasnya yang akan pindah, orangnya yang akan pindah dan kalau itu terus dilakukan maka sebetulnya kedaulatan kita sedang kita pertaruhkan berpuluh-puluh tahun.”
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II turut menyoroti keterbatasan fiskal Kabupaten Sambas yang sangat bergantung pada transfer keuangan pusat.
“Kabupaten Sambas punya banyak keterbatasan terutama dari sisi anggaran kan. Kalau kita lihat PAD Kabupaten Sambas berbanding dengan total APBD-nya, ketergantungan terhadap transfer keuangan dari APBN cukup tinggi,” jelasnya.
Ia memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Bupati Satono yang terus aktif memperjuangkan kebutuhan daerah ke tingkat nasional.
“Saya sangat senang dengan Pak Bupati. Pak Bupati ini rendah hati mau datang ke mana pun, ke Jakarta, ke kementerian lembaga, karena menyadari bahwa posisi kabupaten ndak mungkin akan bisa menyelesaikan persoalannya sendirian. Karena itu kami datang untuk membantu memastikan bahwa program-program pusat APBN bisa lebih besar diberikan kepada Kabupaten ini,” tambahnya. (PPID Kab. Sambas/PIKP)
