Dorong Penguatan Pengelolaan Perbatasan, Wakil Bupati Heroaldi Hadiri Rapat Kerja Bersama Komisi II DPR RI
Sambas, PPID – Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., mewakili Bupati Sambas, mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara daring bersama Tim Panja Pengelolaan Perbatasan Negara Komisi II DPR RI, Rabu (21/1/2026). Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), serta para kepala daerah wilayah perbatasan di Indonesia.
Kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Reformasi Birokrasi Kantor Bupati Sambas. Wakil Bupati Sambas didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Ir. H. Fery Madagaskar, M.Si., serta Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Sambas Septiza, S.T., M.Kes.
Rapat kerja tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam perumusan kebijakan serta langkah konkret terkait pengelolaan wilayah perbatasan negara. Berbagai isu krusial dibahas, mulai dari tata kelola perbatasan, penataan ruang, kejelasan status lahan, hingga percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sambas menyampaikan harapan agar hasil rapat tidak berhenti pada tataran kebijakan semata, namun dapat diwujudkan melalui implementasi nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah perbatasan.
“Pemerintah Kabupaten Sambas berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini benar-benar menghasilkan kebijakan yang aplikatif, khususnya dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, memperjelas tata ruang wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualitas pelayanan bagi masyarakat perbatasan,” ujar Wakil Bupati.
Ia menambahkan, pengelolaan wilayah perbatasan yang optimal tidak hanya berkaitan dengan aspek kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga tentang kehadiran negara yang nyata di tengah masyarakat. Hal tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang memadai, pelayanan publik yang mudah diakses, serta penguatan pemberdayaan dan ekonomi lokal masyarakat perbatasan. (PPID Kab. Sambas/PIKP)
