Bupati Satono Tegaskan Dukungan Penuh terhadap Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir Demi Pemerataan Pembangunan
Sambas, PPID – Sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., menegaskan dukungan penuhnya terhadap percepatan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sambas Pesisir.
Dalam rangka membahas hal tersebut, Bupati Satono menghadirkan Panitia Pemekaran Kabupaten Sambas Pesisir di ruang kerjanya pada Senin (20/10/2025).
Agenda rapat turut dihadiri Wakil Bupati Sambas, H. Heroaldi Djuhardi Alwi, S.T., M.T., sejumlah pejabat terkait, serta para tokoh masyarakat dan panitia pembentukan dari lima kecamatan, yaitu Pemangkat, Semparuk, Selakau, Selakau Timur, dan Salatiga.
Ketua Panitia Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sambas Pesisir, Wasli, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sambas yang terus memberikan dukungan nyata terhadap perjuangan panjang pembentukan Kabupaten Sambas Pesisir yang telah diikhtiarkan sejak tahun 2003.
“Alhamdulillah, hari ini kami secara resmi menyerahkan dan mengevaluasi berkas dokumen di hadapan Pak Bupati, Wakil Bupati, dan jajaran Pemda. Kami berharap perjuangan panjang ini segera berbuah hasil,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat untuk terus bersatu menyuarakan aspirasi tersebut.
“Inilah harapan besar masyarakat Sambas agar pembangunan lebih merata dan kesejahteraan bisa dirasakan sampai ke pelosok,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H., menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sambas mendukung penuh upaya percepatan pembentukan DOB Kabupaten Sambas Pesisir sebagai langkah strategis mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saya sudah melihat luar biasa panjang waktu yang mereka ikhtiarkan, dari 2003 sampai 2025 belum juga terwujud. Tentunya saya selaku Bupati Sambas mendukung sepenuhnya percepatan pemekaran Sambas Pesisir,” ujar Bupati Satono.
Satono menegaskan bahwa pemekaran bukan semata persoalan administratif, melainkan kebutuhan strategis untuk pemerataan pembangunan dan perluasan jangkauan pelayanan publik di wilayah yang luas.
“Rasanya sudah waktunya Sambas ini dimekarkan. Sambas memiliki 195 desa di 19 kecamatan, wilayahnya luas, penduduknya padat. Dengan adanya Kabupaten Sambas Pesisir yang rencananya beribu kota di Pemangkat, pembangunan bisa lebih merata,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Satono juga membuka wacana pembentukan Kabupaten Sambas Utara dengan pusat pemerintahan di kawasan Teluk Keramat–Tangaran, sebagai bagian dari rencana jangka panjang menuju terbentuknya Provinsi Sambas Raya.
“Insya Allah, setelah Bengkayang dan Singkawang, nanti akan lahir kabupaten baru di Pemangkat dan Teluk Keramat–Tangaran. Semuanya menuju cita-cita besar membentuk Provinsi Sambas Raya,” katanya.
Satono berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian khusus bagi daerah perbatasan seperti Sambas yang termasuk dalam kategori 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
“Walaupun saat ini masih ada moratorium pemekaran, saya berharap Sambas mendapat perlakuan khusus karena kita adalah wajah Indonesia di perbatasan dengan Malaysia. Sudah saatnya Sambas ini dimekarkan,” ujarnya.
Lebih jauh, Bupati Satono menekankan bahwa posisi strategis Kabupaten Sambas juga menjadi faktor penting yang harus mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Wilayah Sambas dilalui oleh Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, jalur penting pelayaran internasional yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan.
“Sambas ini ada ALKI I, sangat dekat dengan Laut Cina Selatan. Maka saya rasa tidak ada yang mustahil. Dengan melihat perjuangan teman-teman selama lebih dari 23 tahun, Sambas sebagai daerah perbatasan sudah seharusnya mendapat perlakuan khusus dari pemerintah,” pungkasnya. (PPID Kab. Sambas/PIKP)
